Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat fondasi fiskal jangka panjang. Namun, kenaikan ini diprediksi membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, terutama sektor properti dan konstruksi, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak Langsung Terhadap Harga Properti
Kenaikan tarif PPN secara langsung akan berdampak pada meningkatnya harga jual properti, baik residensial maupun komersial. Dalam industri properti, mayoritas biaya pembangunan dan transaksi penjualan dikenai PPN. Ketika tarif PPN naik, otomatis beban biaya akan ikut meningkat dan sering kali diteruskan kepada konsumen akhir.
Misalnya, sebuah apartemen dengan harga Rp1 miliar yang sebelumnya dikenai PPN sebesar 11% atau Rp110 juta, pada 2025 akan dikenai PPN sebesar Rp120 juta. Kenaikan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang menjadi segmen utama pasar properti.
Potensi Penurunan Permintaan
Dengan harga yang lebih tinggi, permintaan terhadap properti berisiko menurun, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi dan tekanan inflasi global. Masyarakat akan cenderung menunda pembelian rumah atau mencari alternatif seperti menyewa atau membeli properti sekunder yang tidak dikenakan PPN secara langsung.
Penurunan permintaan ini juga berimbas pada developer yang harus menyesuaikan strategi pemasaran dan menanggung risiko overstock pada unit yang belum terjual. Selain itu, proyek-proyek baru kemungkinan akan ditunda atau dikaji ulang karena ketidakpastian pasar.
Tantangan di Sektor Konstruksi
Sektor konstruksi juga tidak luput dari dampak kenaikan PPN. Sebagian besar material bangunan dan jasa konstruksi merupakan objek PPN. Kenaikan tarif akan meningkatkan total biaya proyek, baik untuk infrastruktur publik maupun swasta. Kontraktor mungkin akan menghadapi tekanan untuk menekan margin atau melakukan negosiasi ulang kontrak.
Selain itu, proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai APBN juga berpotensi terdampak jika tidak ada penyesuaian anggaran. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan proyek atau pengurangan skala pembangunan.
Strategi Mitigasi dan Adaptasi
Pelaku usaha di sektor properti dan konstruksi perlu segera menyesuaikan strategi bisnis mereka. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
-
Efisiensi operasional: Menekan biaya produksi dan operasional agar tetap kompetitif di tengah kenaikan harga jual.
-
Inovasi produk: Mengembangkan tipe hunian yang lebih terjangkau dengan desain modular atau prefabrikasi untuk menekan biaya pembangunan.
-
Kolaborasi dengan pemerintah: Mendorong adanya insentif fiskal atau relaksasi aturan untuk proyek-proyek tertentu seperti rumah subsidi atau pembangunan hunian hijau.
-
Skema pembiayaan kreatif: Menawarkan program cicilan ringan, kerja sama dengan fintech, atau opsi kepemilikan bertahap guna menarik minat konsumen.
Penutup
Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan tantangan nyata bagi sektor properti dan konstruksi. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk berinovasi dan memperkuat fondasi industri. Dengan respons yang cepat dan strategi adaptif, sektor ini masih memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.